Penerapan Waktu Belajar 5 Hari Ciptakan Degradasi Sistem Pendidikan Nasional

Tampang.com - Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berencana mengubah waktu sekolah yang semula enam hari menjadi lima hari dengan alokasi waktu delapan jam perhari. Perubahan jam belajar ini merupakan layanan pendidikan yang akan mulai diterapkan tahun ajaran baru.

Susanto, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki anggapan lain dan menilai bila rencana kebijakan perubahan mengenai waktu sekolah ini diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia maka akan terjadi degradasi sistem pendidikan nasional.

“Pemerintah perlu memberikan kebebasan sekolah yang memilih model tersebut untuk memenuhi kelompok masyarakat tertentu. Jangan sampai memaksakan model tersebut untuk semua satuan pendidikan di Indonesia,” ungkap Susanto.

Tidak semua sekolah cocok dan perlu diterapkan sistem lima hari belajar. Sistem pendidikan nasional saat ini sudah cukup demokratis dengan memberikan kebebasan dengan bersikap mandiri untuk memilih dan menentukan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama murid di sekolah tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan sekolah atau madrasah masing-masing dalam menerapkan sistem pendidikan di sekolahnya.

Kebebasan sekolah atau madrasah untuk melaksanakan sistem pendidikan masing-masing juga tertuang pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan perinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah.”

Oleh karena itu, KPAI meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji kembali rencana kebijakan tersebut. Membangun sistem pendidikan harus menyeluruh, perkuat juga sistem layanan pendidikan di sekolah serta keluarga sangat berperan penting karena merupakan sekolah pertama bagi anak, karakter anak dapat dibentuk melalui peran keluarga serta keterlibatan masyarakat setiap hari.