Pasar Ekonomi Digital Menggeliat, Tahun 2018 diprediksi Sumbang 10 Persen untuk PDB

Tanggal: 16 Feb 2018 08:22 wib.
Tampang.com - Pada tahun 2016, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi pasar digital terhadap PDB Indonesia adalah 3,61. Lalu, kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 4 persen.

Hal ini ditanggapi oleh Novani Karina yang merupakan peneliti dari CEnter for Indonesian Policy Studies (CIPS). Menurutnya, angka tersebut akan semakin meningkat pada tahun 2018 dan berkisar pada 8-10%. Hal ini didasarkan atas data dari Bank Indonesia dimana nilai transaksi e-commerce terus meningkat dalam empat tahun terakhir di Indonesia. Selain daripada itu, nilai transaksi e-commerce terhadap ritel yang terus meningkat dengan proyeksi 3.1 persen pada 2017.


"Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak usaha di Indonesia yang mengandalkan sektor digital dalam melakukan jual beli baik barang maupun jasa. Tingginya potensi sektor ekonomi digital di Indonsia ini juga didukung dengan terjangkaunya biaya internet dan penjualan yang menjadi di Indonesia dengan aktivitas penggunaan internet yang tinggi," jelas Novani, Jumat (16/2).


Selain dari data yang ada, peningkatan ekonomi digital juga terus diupayakan oleh pemerintah yang tercantum pada Paket Kebijakan Ekonomi XIV. Dalam paket kebijakan tersebut, pemerintah ingin memposisikan Indonesia mampu menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Selain daripada itu, Pemerintah terus mendorong inovasi, kreasi, serta invensi kegiatan-kegiatan ekonomi baru untuk kalangan muda, serta menguatkan kapasitan dan kemudahan berusaha. Target untuk pemanfaat e-commerce ini yakni untuk menjangkau 93,4 pengguna internet.

1000 technopreneurs diharapkan lahir dari 71 juta pengguna smartphone yang ada. Dengan nilai valuasi bisnis USD 10 miliar pada 2020, nilai e-commerce diprediksi mencapai Rp 130 miliar.

"Tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depannya akan banyak disokong dari sektor ekonomi digital," beber Novani.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pelaku bisnis ekonomi digital, salahsatunya adalah kurangnya pendanaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menggelontorkan bantuan melalui program financial inclusion yang merupakan upaya pemerintah agar pelaku bisnis dapat mendapatkan akses kredit usaha.

Selain daripada itu, berkaitan dengan literasi  keuangan, saat ini telah tumbuh digital/financial technology (fintech) dimana kehadiranny diharapkan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha digital mendapatkan pembiayaan usaha. Serta, membantu proses transaksi dengan online payment system.


"Berdasarkan survei yang dilakukan Google and A.T. Kearney, terlihat bahwa 64 persen investor lokal memiliki preferensi untuk menanam modal di sektor fintech dan 70 persen investor global juga memiliki preferensi untuk memberikan modal di teknologi finansial. Sehingga diprediksi sektor ekonomi digital yang akan berkembang pesat tahun kedepan adalah lembaga keuangan digital," jelas Novani.


Ditanya mengenai kesiapan Indonesia menghadapi ekonomi digital, Novani menjelaskan bahwa masih perlu perbaikan dan peningkatkan di beberapa sisi. Merujuk pada data McKinsey 2016 dan Kepios 2017, penetrasi dan kualitas jaringan internet di Indonesia masih tergolong relatif tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Sebagai informasi, penetrasi internet di Indonesia hanya sekitar 50 persen dengan kemampuan kecepatan rata-rata (Mbps) sekitar 3,9 persen saja. Nilai ini lebih rendah dibandingkan Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Selain itu, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku usaha itu sendiri. Indonesia ke depan harus memiliki sumber daya manusia yang mampu mengoptimalkan teknologi serta maksimal dalam menyambut era ekonomi digital dengan bersaing dalam level nasional maupun internasional.

"Minat masyarakat terbilang relatif tinggi untuk menyambut ekonomi digital. Hal ini terlihat dengan mulai banyaknya pergeseran sistem jual beli konvensional menjadi digital. Namun untuk mendukung pertumbuhan perekonomian melalui digitalisasi, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan jasa internet," pungkas Novani.
Copyright © Tampang.com
All rights reserved